Dinamika Inklusi Sosial dan Penolakan Pembangunan Geotermal di Pocoleok

 

Penulis: Benyamin Rahmat

Pendahuluan

    Pembangunan infrastruktur energi terbarukan, khususnya energi panas bumi (geotermal), telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan. Di Indonesia, proyek-proyek geotermal banyak dikembangkan di wilayah dengan potensi panas bumi yang tinggi, termasuk di kawasan Pocoleok. 

    Namun, di balik upaya tersebut, muncul dinamika sosial yang kompleks, khususnya berkaitan dengan inklusi sosial masyarakat lokal dan penolakan terhadap proyek pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan geotermal tidak hanya menjadi persoalan teknis dan ekonomi, melainkan juga merupakan persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

Proyek Geotermal Dinamika Inklusi Sosial

    Inklusi sosial merujuk pada proses di mana masyarakat, terutama kelompok marjinal dan terpinggirkan, dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang berperan menentukan arah pembangunan tersebut. Dalam konteks pembangunan geotermal di Pocoleok, inklusi sosial menjadi sangat krusial mengingat dampak langsung proyek terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar. 

    Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses inklusi sosial ini masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa kelompok masyarakat merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek geotermal. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi, kurangnya ruang dialog yang inklusif, dan keterbatasan kapasitas masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Akibatnya, muncul rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap pihak pengelola proyek, yang kemudian memicu resistensi dan penolakan.

    Keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan inklusi sosial. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas konsultasi formal, tetapi harus melibatkan dialog aktif yang menghargai aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap informasi teknis tentang proyek geotermal sangat diperlukan agar mereka mampu memahami dampak serta manfaat pembangunan tersebut secara menyeluruh.

Faktor-Faktor Penyebab Penolakan Pembangunan Geotermal

    Penolakan terhadap pembangunan geotermal di Pocoleok bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpastian teknis atau risiko lingkungan, tetapi lebih pada persoalan sosial dan kultural yang melekat dalam masyarakat. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi penolakan ini antara lain:

1. Ketidakpastian Dampak Lingkungan dan Sosial

    Masyarakat khawatir bahwa proyek geotermal akan merusak lingkungan sekitar, seperti pencemaran air, kerusakan lahan pertanian, dan gangguan terhadap ekosistem lokal. Kekhawatiran ini diperparah oleh kurangnya kajian dampak lingkungan yang transparan dan partisipatif, sehingga masyarakat tidak mendapatkan jaminan bahwa proyek tersebut akan berjalan tanpa merugikan mereka.

2. Ketidakadilan dalam Pembagian Manfaat

    Salah satu isu sentral adalah persepsi ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan keuntungan yang proporsional, sementara mereka harus menanggung risiko dan kerugian sosial. Ketimpangan ini menimbulkan rasa frustasi dan resistensi yang kuat terhadap proyek.

3. Ketidaksesuaian dengan Nilai dan Budaya Lokal

    Proyek pembangunan seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai kultural dan adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan konflik budaya dan ketegangan sosial, karena masyarakat merasa terpinggirkan dari proses pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

4. Kurangnya Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

    Proses perencanaan dan implementasi proyek yang bersifat top-down membuat masyarakat merasa kehilangan kontrol atas wilayah dan sumber daya mereka. Ketidakterlibatan ini memicu penolakan sebagai bentuk protes atas marginalisasi.

Implikasi Sosial dan Strategi Pengelolaan Konflik

    Penolakan sosial terhadap pembangunan geotermal di Pocoleok berimplikasi pada keterlambatan proyek, kerugian ekonomi, dan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan konflik yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan sosial.

    Pertama, pemerintah dan pengelola proyek harus mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Hal ini meliputi penyelenggaraan forum dialog reguler antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, kelompok perempuan, pemuda, dan aktor lokal lainnya. Forum ini berfungsi sebagai wahana tukar pikiran, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan bersama.

    Kedua, penguatan kapasitas masyarakat sangat penting untuk menjembatani ketimpangan pengetahuan dan informasi. Program pelatihan teknis, penyuluhan dampak lingkungan, dan sosialisasi manfaat proyek dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong dukungan terhadap pembangunan.

    Ketiga, mekanisme kompensasi yang adil dan transparan harus diterapkan untuk mengurangi ketimpangan distribusi manfaat. Kompensasi ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga akses terhadap fasilitas sosial, peluang kerja, dan program pengembangan ekonomi lokal.

    Keempat, pelibatan tokoh adat dan budaya dalam pengelolaan proyek menjadi langkah strategis untuk mengharmonisasikan pembangunan dengan nilai-nilai lokal. Penghormatan terhadap adat istiadat dapat mengurangi konflik budaya dan memperkuat legitimasi proyek di mata masyarakat.

Kesimpulan

    Dinamika inklusi sosial dan penolakan pembangunan geotermal di Pocoleok menunjukkan bahwa proyek pembangunan energi terbarukan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Penolakan masyarakat lebih banyak berakar pada persoalan ketidakadilan, ketidakterlibatan, dan ketidakpastian dampak sosial-lingkungan yang dirasakan. 

    Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan geotermal tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan ekonomi, melainkan juga pada kemampuan pengelola proyek untuk mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dialog partisipatif, dan keadilan sosial dalam setiap tahap pembangunan. 

    Pendekatan ini tidak hanya meminimalisasi konflik sosial, tetapi juga membangun hubungan harmonis antara pembangunan energi dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat lokal. Dalam konteks yang lebih luas, studi kasus Pocoleok dapat menjadi refleksi penting bagi pengembangan proyek energi terbarukan lainnya di Indonesia agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan aspirasi dan hak-hak masyarakat, sehingga menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.