Kacamata Machiaveli: Sebuah Jalan Menerawang Sosok Pemimpin Bangsa

Kacamata Machiaveli: Sebuah Jalan Menerawang Sosok Pemimpin Bangsa


InspirasiINDO.Com. Beberapa waktu belakangan topik mengenai pemimpin bangsa ramai diperbincangkan. Mengingat pesta pemilu 2024 mendatang semakin dekat, agaknya fenomena ini menjadi hal yang wajar.


Berbagai kalangan masyarakat Indonesia baik itu masyarakat biasa, kaum akedemik, para kritikus dan pengamat, dan bahkan para politikus turut berpendapat dalam berbagai forum resmi maupun tidak resmi.


Dengan segala pengalaman, teori dan banyak pertimbangan, setiap orang menyampaikan pendapatnya terkait pemimpin seperti apa dan bagaimana yang harus mempimpim bangsa indonesia dengan segala kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Ketika membuka media sosial seperti tik-tok, fecebook, twiter, youtube dan lain-lain atau pun media-media berita online kita akan sering dipertemukan dengan berita-berita seputar calon pemimpin bangsa.


Sebagai warga negara yang memiliki kecintaan terhadap tanah air Indonesia, kita semua mengharapkan pemimpin yang mampu mempimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, dan peduli terhadap semua masyarakat Indonesia. Namun dibalik keinginan yang luhur ini, muncul fenomena yang menjadi tantangan terbesar bagi bangsa ini.


Kekacauan perpolitikan yang entah disadari atau pun tidak disadari. Perpolitikan bangsa indonesia semakin mengalami dekadensi nilai. Perspekstif dari sebagaian masyarakat indonesia terhadap politik bukan lagi dipahami sebagaimana arti yang sebenarnya. Politik sering diidentikan dengan perilaku penipuan, janji manis, atau kebohongan. Contohnya beberapa kasus korupsi yang terjadi di dalam kubu pemerintahan seperti kasus Jhony Plate mantan mentri kominfo, kasus Lukas Enembe mantan gunernur papua, dan lain-lain menjadi tolak ukur masyarakat terkhususnya masyarakat kecil terhadap politik dan model-model pemimpin bangsa.


Tidak hanya itu fenomena para pemimpin terpilih yang secara tidak maksimal mempertanggungjwabkan berbagai janji visi dan misi turut memberi sumbangsih yang signifikan bagi masyarakat untuk menilai buruk politik Indonesia. Hal ini semakin menumbuhkan keraguan masyarakat untuk menentukan sosok pemimpin bangsa. Akhirnya semua masalah ini bermuara membentuk fenomena yang sering kita jumpai menjelang pemilu yakni adanya oknum masyarakat yang memilih membuang hak pilih (goalput), atau memilih karena calon memberi keuntungan bagi dirinya dan bukan karena pemahaman dan ketertarikan akan visi misi atau kualiatas calon pemimpin.

Akhir-akhir ini juga marak beredar berita tentang politik identitas. Dimana segala kepentingan individu atau kelompok tertentu, mengintervensi perpolitikan bangsa. Banyak oknum politisi yang mulai memanfaatkan agama, atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan kepemimpinannya. Kepentingan privat dibawa ke dalam kepentingan umum. Demikian praktik bejat Machiavelis secera senyap menginvansi politik Indonesia.


Maka bagaimana seharusnya seorang menjadi pemimpin dan bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat perlu menentukan sosok pemimpin bangsa? Mungkin salah satu kriteria tentang seorang pemimpin dan cara menentukan pemimpin dapat kita jumpai dalam pemikiran Niccolo Machiaveli seorang pemikir politik modern kebangsaan Italia.

Sekilas tentang Machiaveli.

Niccolo Machiaveli nama yang sering diidentikan dengan praktik kotor dalam politik akibat gagasasan tentang kepemimpin yang cukup otoriter. Jika membaca bukunya “ IL Principele” seorang tokoh moral atau agamawan tidak akan membenarkan praktik dan gagasan yang disampaikan oleh Machiaveli. Menurutnya moralitas dalam politik bukan menjadi hal yang utama. Moralitas dapar direduksi dalam segala urusan kepemimpinan. Seorang pemimpin dapat melakukan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaaan atau mencapai tujuan kepemimin, dengan cara apapun termasuk melanggar hukum-hukum moral yang berlaku.

Namun jika kita mendalami karyanya lebih jauh, ia merupakan pemikir realitis yang gagasannya sangat berguna dalam upaya menjadi pemimpin dan menentukan pemimpin. Salah satu gagasannya yang mendasari opini ini adalah memisahkan politik (kekuasaan) dengan kepentingan-kepetingan pribadi atau kelompok tertentu. Memang gagasan ini tidak secara eksplisit disampaikan oleh Machiaveli tetapi dalam gagasannya tentang agama dan politik dapat ditarik sebuah garis lurus yang saling korelasi dan identik.

Berangkat dari pemikiran di atas tampak sangat jelas bagaimana seorang pemimpin yang baik dan bagaimana cara menentukan pemimpin yang baik. Untuk seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan, perlu adanya tindakan memprioritaskan kepentingan publik. Kekacauan dalam pemerintahan dan politik baik itu oleh para pemerintah maupun masyarakat, didasari oleh ketikmampuan memisahkan kepentingan privat atau kelompok tertentu dari kepentingan publik.

Kasus korupsi dan berbagai kegagalan dalam program kerja terjadi akibat fokus perhatian yang salah. Dimana kepentingan privat atau kelompok menjadi prioritas dan melalaikan kepentingan umum atau masyarakat. Demikian pemimpin bangsa, mempimpin tidak atas intensi dari kelompok atau keinginan-keinginan pribadi, tetapi lebih memperhatikan kebutuhan publik atau masyarakat. Distigsi kepentingan dalam rana pemerintahan menjadi pilihan utama sebagai upaya menanggulangi masalah-masalah pemerintahan.

Di samping itu untuk dalam menentukan sosok pemimpin, perlu melepaskan segala ikatan maupun niat yang berorientasi pada keuntungan diri atau kelompok tertentu. Fenomena yan terjadi selama ini adalah masyarakat menentukan pilihan dalam pemilu hanya atas dasar ‘balas jasa atau kerena faktor ikatan tertentu, tanpa mempertimbangkan kualitas calon pemimpin.

Demikian dapat kita simpulkan bahwa nepotisme dalam menentukan pemimpin dan intensi kepentingan privat cenderung melahirkan kerusakan sistem kenegaraan yang berdampak pada perpolitikan di negara ini.

Kesulitan dan masalah yang melanda masyarakat indonesia saat ini merupakan kekacauan politik dalam Negara. Berbagai praktik nepotisme dan machiavelis dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Hal ini melahirkan sebuah siklus ‘balas jasa’ yang terus semakin menekan politik bangsa Indonesia.

Semua masalah ini disadari sebagai akibat dari ketidakmampuan melakukan distigsi antar kepentingan privat dan publik. Intervensi kelompok tertentu dalam sistem pemerintahan membuat mangkraknya segala rencana dan upaya mewujudkan kepentingan publik.

Ahkirnya bahwa upaya yang saya kira mampu memutuskan siklus ‘balas jasa’ adalah dengan melepasakan kepentingan privat dalam rana publik.


Penulis: Hendriko Dicky Tae Della