Digitalisasi Pendidikan di Indonesia: Perubahan, Tantangan dan Arah Masa Depan?

 

Tulisan ini hasil elaborasi gagasan siswa kelas IX SMP Katolik Abdi Siswa II: Devon, Ciko, Nikita, Kenny dan Xena.

Pendidikan, untuk siapa? Kami ingin melihat perjalanan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Apakah perubahan ini benar memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa, atau malah memperlebar jarak yang sudah ada?

Coba bayangkan dua ruang kelas. Di ruang pertama, siswa belajar dengan laptop, internet cepat, dan platform digital. Materi bisa diakses kapan saja. Di ruang kedua, sinyal sulit didapat. Perangkat terbatas. Guru masih mengandalkan papan tulis dan buku fisik. Keduanya berada di bawah sistem pendidikan yang sama. Tapi peluang mereka berbeda jauh. Perbedaannya bukan pada semangat belajar. Perbedaannya ada pada akses.

Kalau dulu, sumber belajar utama adalah buku cetak dan catatan guru. Sekarang, siswa bisa memakai Google Classroom, platform Merdeka Mengajar, bahkan kecerdasan buatan seperti Chat GPT.

Perubahan ini terjadi cepat. Informasi makin mudah diakses. Masalahnya, tidak semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Saat pandemi, sistem pendidikan dipaksa berubah.

Pemerintah mengadakan sekitar 1,1 juta unit Chromebook untuk lebih dari 77.000 sekolah. Total anggaran mencapai 9,9 triliun rupiah. Tujuannya jelas. Mendukung pembelajaran digital dan ujian berbasis komputer secara nasional. Secara angka, ini terlihat sebagai langkah besar menuju modernisasi. Sekarang kita lihat kondisi di lapangan.

Data BPS tahun 2023 menunjukkan hanya 22,55 persen desa atau kelurahan yang memiliki sinyal internet sangat kuat. Sekitar 17,5 persen masih memiliki sinyal lemah. Dan sekitar 3,7 persen atau lebih dari 3.000 desa belum terjangkau sinyal sama sekali. (penekanan/emphasis)

Di wilayah 3T, perangkat yang sudah dibeli dengan anggaran besar sering tidak bisa digunakan secara maksimal. Di kota besar, hampir semua sekolah sudah terhubung internet. Di wilayah 3T, hanya sebagian yang memiliki koneksi stabil. Kecepatannya pun berbeda jauh. Pulau Jawa masih menjadi pusat kecepatan dan infrastruktur. Sementara Papua dan Maluku masih berjuang untuk akses dasar. Ketimpangan ini menciptakan perbedaan pengalaman belajar bagi anak anak di Indonesia.

Karena akses yang berbeda, kemampuan digital siswa juga berbeda. Siswa di wilayah dengan fasilitas lengkap lebih terbiasa menggunakan perangkat dan platform online. Di wilayah dengan akses terbatas, frekuensi penggunaan teknologi jauh lebih rendah. Akibatnya muncul jurang literasi digital.

Namun, pemerintah berupaya menutup kesenjangan ini. Satelit SATRIA-1 diluncurkan untuk menghubungkan sekitar 37.000 titik layanan publik, termasuk sekolah. Ada juga solusi seperti Kipin Classroom, yang menyediakan puluhan ribu konten belajar tanpa perlu internet. Langkah ini menunjukkan adanya usaha untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.

Digitalisasi seharusnya mengubah cara kita belajar menjadi lebih merdeka dan personal. Jutaan guru kini mulai menggunakan platform digital. Namun, kita harus sadar bahwa teknologi hanyalah alat. Jiwa dari pendidikan tetap ada pada pemerataan dan kualitas manusianya.

Kita juga perlu melihat sisi lain. Ada laporan bahwa sebagian perangkat memiliki spesifikasi standar yang terasa lambat saat digunakan untuk kebutuhan internet saat ini. Selain itu, muncul dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook dengan estimasi kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah. Angka sebesar itu seharusnya bisa membantu banyak sekolah yang benar-benar membutuhkan.

Jadi kita kembali pada pertanyaan awal. Pendidikan, untuk siapa? Apakah anggaran besar ini benar sampai kepada siswa yang paling membutuhkan, atau berhenti di tengah jalan? Masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Masa depan ditentukan oleh pemerataan, transparansi, dan integritas.