Menteri Baru, Kurikulum Baru?

 

InspirasiINDO.my.id-Pendidikan dapat dibilang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh warga Negara di Indonesia. Dengan pendidikan, diharapkan generasi bangsa mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang layak. Salah satu indikator suatu Negara dapat dikatakan maju juga dapat dilihat dengan cara melihat tingkat pendidikannya.

Begitu pula dengan Negara Indonesia yang sudah lama menerapkan program wajib belajar 9 tahun untuk mengembangkan kualitas pendidikan di bangsa kita. Namun sayangnya usaha ini masih banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaanya. Menurut data UNICEF, sekitar 4,1 juta jiwa anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak mengalami proses belajar mengajar secara formal di Sekolah.

Mereka ini berasal dari keluarga miskin, penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari sarana Sekolah. Ini yang menjadi keprihatinan bersama, agar fasilitas pendidikan yang sudah dianggarkan sedemikian rupa agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terlebih generasi penerus.

Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah beralih kepemimpinannya. Tentunya ketika Presiden dan Wakil Presiden berganti, maka bisa dipastikan pembantu (baca : Menteri) Presiden pun juga berganti.

Hari ini dalam Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah ada Menteri bidang Pendidikan yang baru. Kalau pada era Presiden Joko Widodo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan ,Riset dan Teknologi dijadikan dalam satu institusi, maka hari ini dibagi menjadi tiga kementerian. Salah satunya ada Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah dibawah komando Prof. Abdul Mu’ti selaku Menterinya. Prof. Abdul Mu’ti sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan terutama di kalangan Muhammadiyah.

Salah satu yang dihadapi di dunia pendidikan tentunya adalah perihal kurikulum yang diterapkan oleh setiap Menteri Pendidikan. Pergantian Menteri Pendidikan juga sangat berpengaruh dengan pergantian Kurikulum. Dan bisa dapat dipastikan Kurikulum dapat berubah jika Menteri Pendidikan ingin merubahnya.

Kurikulum Merdeka yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim sejak 2022 lalu dinilai menuai banyak kritikan, terutama dalam proses pembelajaran dan administrasi yang dibebankan terhadap guru. Sering kali peserta didik terabaikan dalam mendapatkan pengajaran, karena para guru sibuk dengan urusan administratif. Peserta didik juga dituntut untuk lebih berinovasi dengan mencari sendiri melalui sarana internet. Tapi pada kenyataanya justru menimbulkan pro kontra karena peserta didik dinilai tidak terkontrol dalam menggunakan gawai.

Belum lagi kurikulum merdeka ini menjadi “senjata” bagi peserta didik jika mengalami teguran dari guru, dengan dalih kebebasan. Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau yang kita kenal dengan ANBK juga masih menjadi kendala terutama bagi daerah yang masih kesulitan pada jaringan internet.

Selain kendala dalam hal kurikulum, zonasi sekolah juga menjadi permasalahan utama. Dengan dihapuskan Ujian Nasional dan tidak ada stadarisasi untuk masuk ke sekolah menjadi persoalan “semrawutnya” pendidikan. Ini yang menjadi tantangan bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, untuk lebih mengedepankan kualitas pendidikan di Negara ini.

Menteri Abdul Mu’ti dengan latar belakang pendidikan dan organisasinya semestinya mampu merubah warna pendidikan di Indonesis kedepan lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu dibenahi menurut saya tentunya dari sisi pola pengajaran yang lebih mengedepankan kepada Siswa, bukan materi pelajaran yang harus tersampaikan semua sesuai target.

Selain itu perlu menggali potensi peserta didik dan memberikan kedisiplinan yang ketat terhadap peserta didik. Tidak lupa pula Menteri Abdul Mu’ti punya pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam menjamin pendidikan bagi generasi bangsa yang belum dapat menikmati pendidikan. Dan yang terakhir mengenai kurikulum yang mesti segera dievaluasi, bukan hanya sekedar mengganti nama kurikulum tapi seberapa besar kurikulum tersebut berdampak bagi kualitas pendidikan di Negara Republlik Indonesia.


Semarang, 23 Oktober 2024

Penulis: Robertus Panca Aditya, S.Kom
Guru & Pegiat Lingkungan / Anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA)